Indonesia Mengenakan Bea Anti-Dumping pada Film Nilon dari China Daratan dan Taiwan
Menteri Keuangan mengenakan bea anti-dumping pada produk film nilon yang diimpor dari China Daratan, Thailand, dan Taiwan, karena harga ekspor barang impor tersebut lebih rendah dari nilai normal, mengakibatkan kerugian pada industri dalam negeri. Ketentuan ini mulai berlaku 10 hari kerja setelah diundangkan pada 11 Maret 2025, dan berlaku selama empat tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia, ditemukan adanya praktik dumping pada produk film nilon dari China Daratan, Thailand, dan Taiwan yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang diderita industri dalam negeri. Bea anti-dumping dikenakan pada produk dengan ketebalan tidak
Indonesia Berencana Mengenakan Royalti pada Berbagai Logam
Huawei Resmi Luncurkan Ponsel Lipat di Indonesia
Perusahaan Medis China Berinvestasi Membangun Pabrik di Indonesia
Indonesia Menetapkan 21 Proyek Hilirisasi
Jawa Timur dan Tiongkok Melaksanakan Kerja Sama Multisektor
Gubernur Jawa Timur bertemu dengan Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Xu Yong, di Surabaya. Konsul Jenderal menyampaikan surat ucapan selamat dari Wali Kota Shanghai dan Wali Kota Tianjin atas pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Timur, serta mengucapkan selamat kepadanya dan masyarakat Jawa Timur yang menjalankan ibadah puasa. Kedua pihak membahas potensi kerja sama antara Jawa Timur dan Tiongkok di bidang teknologi peternakan, kesehatan, sosial, dan budaya. Di bidang peternakan, ia berharap dapat melakukan pertukaran teknologi benih sapi perah untuk meningkatkan produksi susu di Jawa Timur; di bidang kesehatan, ia berharap dapat bekerja sama dengan Tiongkok untuk meningkatkan teknologi kesehatan di dua rumah sakit terbesar di Jawa Timur; kedua pihak juga menekankan kerja sama provinsi kembar dengan Shanghai dan Tianjin, berharap dapat meningkatkan
China Berpartisipasi dalam Pengembangan Industri Energi Nuklir Indonesia
Tren investasi pembangkit listrik tenaga nuklir dunia meningkat setiap tahun. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan memanfaatkan momentum dan potensi ini bersama pemerintah. Wakil Ketua Kadin bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan apresiasi atas prioritas pemerintah dalam mengembangkan industri energi baru. Presiden Prabowo menyebut energi nuklir sebagai salah satu energi terbarukan terbersih, sebagian besar dana kemungkinan akan disuntikkan ke sektor energi hijau dan terbarukan serta industri penting terkait. Menurut laporan IEA, nilai investasi nuklir akan meningkat dalam tiga skenario setiap tahun. Pada tahun 2023, lebih dari 410 reaktor beroperasi di 30 negara, dan diperkirakan angka ini akan bertambah pada tahun 2025. Negara-negara di dunia berlomba membangun nuklir
Presiden Prabowo Bertemu Delapan Taipan Bisnis Tionghoa
Presiden Prabowo menjamu delapan pengusaha besar Tionghoa di Istana Presiden Jakarta, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Delapan pengusaha tersebut termasuk Anthony Salim (Lin Fengsheng), Sugianto Kusuma (Guo Zaiyuan), Prajogo Pangestu (Peng Yunpeng), Boy Thohir (Boy Thohir, adik Menteri BUMN), Franky Widjaja (Huang Rongnian), Dato Sri Tahir (Dato' Sri Tahir, 翁俊民), James Riady（
Kemenperin RI Tanggapi Krisis Perusahaan Nikel Jiangsu Delong di Indonesia
Pabrik peleburan nikel PT GNI terletak di Morowali Utara. Saat ini perusahaan sedang dalam masa transisi karena manajemen baru lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, dan produksi diperkirakan akan kembali normal pada April 2025. Selama periode ini, akan dilakukan peningkatan kemampuan karyawan. Perusahaan telah menjelaskan situasi kepada Kementerian Perindustrian dan berjanji tidak akan melakukan PHK atau memotong gaji karyawan. Perusahaan membantah adanya penundaan pembayaran kepada pemasok bijih nikel karena masalah keuangan dan gangguan produksi. Akar masalahnya adalah perbedaan pendapat antara manajemen lama dan baru mengenai pemilihan pemasok bahan baku. Manajemen baru ingin memastikan bahan baku yang diterima sesuai persyaratan. Selain itu, PT GNI akan mendapatkan
Pembangunan Pabrik Perusahaan Tiongkok di Indonesia Ciptakan Puluhan Ribu Lapangan Kerja
Wakil Menteri Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa akan ada 58.000 lapangan kerja baru yang tersedia dalam waktu dekat. Produsen mobil asal Tiongkok, BYD, sedang membangun pabrik di Subang yang akan menampung 18.000 tenaga kerja, dan Huawei Technology juga akan membangun pabrik yang menampung 30.000 orang. Ia juga mengapresiasi perkembangan baik PT Sritex Indonesia, di mana karyawan yang di-PHK pada akhir Februari 2025 akan direkrut kembali. Ia meminta agar dalam perekrutan karyawan, prioritas diberikan kepada mantan karyawan perusahaan yang resmi bangkrut pada bulan lalu. Ia mengimbau semua pihak untuk optimis dan percaya bahwa situasi Indonesia akan semakin baik.
Indonesia Menetapkan 21 Proyek Industri Hilir dengan Investasi Total USD 40 Miliar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan 21 proyek industri hilir tahap pertama dengan total investasi USD 40 miliar (setara Rp 659,2 triliun), yang didanai oleh Badan Pengelola Investasi Energi Nasional (BPI Danantara). Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis seperti minyak dan gas, pertambangan, pertanian, dan kelautan. Proyek utama termasuk pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipa untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, dengan target memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan peraturan presiden. Juga akan dibangun kilang minyak dengan kapasitas 500.000 barel per hari untuk memastikan pasokan energi domestik yang stabil dan mengurangi ketergantungan impor.
Masalah Lisensi Impor Menghambat Perkembangan Perusahaan Minuman Beralkohol di Indonesia
Pada awal tahun 2025, anggota Asosiasi Importir Minuman Beralkohol Indonesia menyatakan kesulitan dalam menjual produk karena izin impor minuman beralkohol belum sepenuhnya diterbitkan. Saat ini hanya 9 dari 17 anggota importir yang telah memperoleh izin, dan asosiasi tidak mengetahui alasan 8 lainnya belum mendapat izin. Sesuai aturan, pengajuan izin melalui sistem perdagangan hanya memerlukan waktu 5 hari kerja. Asosiasi telah mengirim surat pengaduan ke Kementerian Perdagangan tetapi belum mendapat tanggapan. Masalah izin ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat dan juga memungkinkan masuknya minuman beralkohol ilegal ke pasar. Selain itu, sejak tahun lalu, tren permintaan minuman beralkohol impor melambat, terkait dengan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta penurunan daya beli masyarakat.