Indonesia mengambil beberapa langkah untuk melawan tarif tinggi AS

Presiden Prabowo telah merencanakan serangkaian langkah untuk menanggapi kebijakan tarif impor AS, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.Ia menyerukan pelonggaran persyaratan rasio komponen dalam negeri (TKDN), dengan alasan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan baik, namun seharusnya tidak diwajibkan jika pada akhirnya menekan daya saing produk lokal, dan bahwa TKDN tidak dapat diandalkan sendirian untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Ia juga menginstruksikan agar kebijakan penilaian teknis dalam proses impor dihapuskan, karena terkadang lebih ketat daripada, misalnya, keputusan presiden; menghapuskan kuota impor barang, karena menilai kebijakan kuota bersifat diskriminatif, dan lebih mempercayai rakyat untuk memutuskan sendiri berapa banyak dan kapan harus mengimpor barang; dan menyederhanakan proses karantina impor, sehingga apabila karantina telah dilakukan di negara asal, tidak perlu dilakukan lagi di dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta Kabinet Kerja untuk menyederhanakan ketentuan-ketentuan peraturan yang menghambat perdagangan dalam negeri dan menghapuskan kebijakan-kebijakan perdagangan non-tarif, dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pasar, dan menarik investasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia, yang memegang keketuaan ASEAN, untuk mengambil tindakan bersama mengingat fakta bahwa semua 10 negara ASEAN terkena dampak tarif AS.