Kedubes RI kirim surat, petugas imigrasi bandara dicopot dari tugas karena pemerasan

Seluruh petugas imigrasi di Departemen Imigrasi Bandara Soekarno Hatta telah dibebastugaskan untuk sementara waktu!

Semua bermula ketika Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia mengirimkan surat kepada pihak berwenang di Indonesia pada tanggal 21 Januari 2025 yang menyatakan bahwa sejumlah warga negara Tiongkok telah diperas oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Surat tersebut berisi daftar dugaan kasus pemerasan antara Februari 2024 dan Januari 2025, yang merinci setidaknya 44 dugaan kasus pemerasan di mana lebih dari 60 warga negara Tiongkok diminta uang dengan total 32.750.000 rupiah, dengan contoh-contoh spesifik dan bukti transfer bank.3 Surat tersebut dikirim ke pihak berwenang Indonesia pada tanggal 21 Januari 2025 yang menyatakan bahwa sejumlah warga negara Tiongkok telah diperas oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah menerima surat tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia segera melakukan investigasi.2025 Pada tanggal 1 Februari, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa semua petugas imigrasi di kantor imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta telah dibebastugaskan dari jabatan mereka dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Di antara para pejabat yang dimutasi adalah Alpha Yuda Indriawan, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta, yang telah dinonjobkan dan sedang menjalani pemeriksaan di Kantor Wilayah Jakarta.

Sebelumnya, insiden serupa juga telah memicu kekhawatiran publik. Seorang warga negara Tiongkok merilis sebuah video yang mengklaim telah berhasil melewati bea cukai dengan membawa uang 500.000 rupiah di dalam paspornya ketika memasuki negara tersebut, dan video tersebut memicu keprihatinan yang meluas dan perdebatan sengit di masyarakat Indonesia. Pejabat Indonesia melakukan investigasi dengan mengakses video pengawasan dan cara-cara lain, mengkonfirmasi bahwa konten video tersebut tidak sesuai dengan fakta, dan warga negara Tiongkok yang terlibat dalam insiden tersebut juga mengeluarkan "pernyataan permintaan maaf", dengan mengatakan bahwa 500.000 rupiah dalam video tersebut adalah biaya visa.

Investigasi besar-besaran dan pencopotan pejabat dari jabatannya ini menunjukkan tekad pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam ini. Insiden ini juga mengingatkan warga negara Tiongkok bahwa mereka harus mematuhi hukum dan peraturan setempat di luar negeri, dan jika mereka menghadapi tuntutan yang tidak masuk akal, mereka harus mengumpulkan bukti dan memberikan umpan balik melalui jalur hukum. Pada saat yang sama, kami juga berharap pihak berwenang Indonesia yang relevan akan lebih memperkuat manajemen mereka untuk melindungi pertukaran normal dan pertukaran persahabatan antara warga negara kedua negara dan menghindari terulangnya insiden serupa. Kami akan terus memantau perkembangan insiden ini.