Industri Indonesia ingin pemerintah selanjutnya mendorong industri baja

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) telah mengungkapkan isu-isu yang harus diatasi oleh pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029.Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan untuk menolak gugatan pasangan Anis Muhaimin dan Ganjar Mafud dan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029 adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.Sekretaris Jenderal BPP HIPMI mengungkapkan bahwa salah satu isu yang akan menjadi sorotan di bidang hilirisasi dan industrialisasi adalah komoditas baja yang menjadi "tulang punggung" pembangunan di dalam negeri.Proses hilirisasi di dalam negeri belum optimal karena produk akhir belum tercapai. Industri baja di dalam negeri saat ini dapat dikatakan sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk mendorong industri baja di dalam negeri agar dapat mendorong perkembangan negara-negara yang membutuhkan produk baja.

Ia juga menekankan bahwa PT Krakatau Steel (Persero) yang dinilai mengalami kesulitan pengembangan belum mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya melalui penyertaan modal negara (PMN), dimana seperti yang selalu disampaikan bahwa PMN yang diberikan Kementerian BUMN tidak dilihat secara komprehensif dan strategis. Ia berpendapat bahwa penting untuk mendorong industri baja untuk dapat membangun infrastruktur di Indonesia, berbeda dengan China yang juga pada awalnya mendirikan industri baja sebelum beralih ke sektor industri lainnya. Padahal, jika ingin membangun ekosistem industri, hal utama yang harus dibangun adalah industri baja. Seperti di China, dimulai dengan membangun industri baja, yang mana hal ini sangat kurang di Indonesia.